Oleh: Dr Edi Suharto, M.Sc.

“If you have come to help me you can go home again. But if you see my struggle as part of your own survival then perhaps we can work together“

(Australian Aborigine Woman).

PENDAHULUAN

Pengembangan Masyarakat (PM)3 memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 1997). Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, PM memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. PM meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

Meskipun PM memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, PM belum sepenuhnya menjadi ciri khas praktek pekerjaan sosial. PM masih menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencana kota dan pengembang perumahan. PM juga masih sering dilakukan oleh para voluntir dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah PM dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional. Yang jelas, PM memiliki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (Mayo, 1998).

PENGEMBANGAN MASYARAKAT: KONSEP DAN CAKUPAN

PM memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PM seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995:165).

PM (community development) terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998:162):

· Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat phisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Istilah masyarakat dalam PM biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumahsakit khusus manula adalah contoh pelayanan sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan “negara”. Misalnya, “sektor masyarakat” sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat bottom-up. Sedangkan lawannya, yakni “sektor publik”, kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis.

PM yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. PM juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan.

Dengan demikian, PM dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993). Menurut Twelvetrees (1991:1) PM adalah “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Secara khusus PM berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Secara teoretis, PM dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan “swastanisasi” kesejahteraan sosial, PM semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar, Twelvetrees (1991) membagi perspektif PM ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan “profesional” dan pendekatan “radikal”. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk  meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Payne (1995:166), “This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation.” Seperti digambarkan oleh Tabel 1, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi kedalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek PM. Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif transformasional (Dominelli, 1990; Mayo, 1998).

Berdasarkan perspektif di atas, PM dapat diklasifikasikan kedalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Dominelli, 1990: Mayo, 1998). Keenam model tersebut meliputi: Perawatan Masyarakat, Pengorganisasian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat pada gugus profesional; dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Sosial, Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) pada gugus radikal

(Tabel 2).

1.   Perawatan Masyarakat merupakan kegiatan volunter yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.

2.   Pengorganisasian Masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.

3.   Pembangunan Masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

4.   Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.

5.   Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.

6.   Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial.

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Model-model PM perlu dibangun berdasarkan perspektif alternatif (baik profesional maupun radikal) yang secara kritis mampu memberikan landasan teoritis dan pragmatis bagi praktek pekerjaan sosial. Apapun perspektif dan model yang digunakan, pekerja sosial perlu meningkatkan perangkat pengetahuan, teknik dan keterampilan profesionalnya yang saling melengkapi. Secara umum, beberapa bidang yang harus dikuasai adalah:

  • Engagement (dengan beragam individu, kelompok, dan organisasi).
  • Assessment (termasuk assessment kebutuhan dan profile wilayah).
  • Penelitian (termasuk penelitian aksi-partisipatif dengan masyarakat).
  • Groupwork (termasuk bekerja dengan kelompok pemecah masalah maupun kelompok-kelompok kepentingan).
  • Negosiasi (termasuk bernegosiasi secara konstruktif dalam situasi-situasi konflik).
  • Komunikasi (dengan berbagai pihak dan lembaga).
  • Konseling (termasuk bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan beragam latar kebudayaan)
  • Manajemen sumber (termasuk manajemen waktu dan aplikasi-aplikasi untuk memperoleh bantuan).
  • Pencatatan dan pelaporan.
  • Monitoring dan evaluasi.

Pekerja sosial juga memerlukan pengetahuan mengenai kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan (welfare state), dan hak-hak sosial masyarakat, termasuk pengetahuan-pengetahuan khusus dalam bidang-bidang dimana praktek pekerjaan sosial beroperasi, seperti: kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan, praktek perawatan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan perlindungan anak, serta perencanaan sosial termasuk perencanaan wilayah (perkotaan dan pedesaan) dan perumahan. Sebagai tambahan, seperti diungkapkan oleh Mayo (1994:74), pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan mengenai:

The socio-economic and political backgrounds of the areas in which they are to work, including knowledge and understanding of political structures, and of relevant organisations and resources in the statutory, voluntary and community sectors. And they need to have knowledge and understanding of equal opportunities policies and practice, so that they can apply these effectively in every aspect of their work.

PERENCANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pelaksanaan PM dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan. Secara garis besar, perencanannya dapat dilakukan dengan mengikuti 6 langkah perencanaan.

1.   Perumusan masalah. PM dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah yang biasanya ditangani oleh PM berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pemberantasan buta hurup, dll. Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan penelitian (survey, wawancara, observasi), diskusi kelompok, rapat desa, dst.

2.   Penetapan program. Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka dirumuskanlah program penanganan masalah tersebut.

3.   Perumusan tujuan. Agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur perlu dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Tujuan yang baik memiliki karakteristik jelas dan spesifik sehingga tercermin bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu dan tenaga yang tersedia.

4.   Penentuan kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan.

5.   Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan, termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia.

6.   Penentuan strategi dan jadwal kegiatan. Strategi adalah cara atau metoda yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan.

7.   Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? suatu kegiatanindikator keberhasilan.

PENUTUP

Sejalan dengan menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, PM memiliki tantangan yang lebih besar daripada waktu-waktu sebelumnya. Pekerja sosial harus mampu memobilisasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya, dan kemudian berkerjasama untuk memenuhinya. Pekerja sosial juga perlu mampu mengurangi kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan diskriminasi dan ketelantaran melalui strategi-strategi pemberdayaan masyarakat. Fragmentasi dan konflik antar masyarakat yang cederung meningkat dewasa ini semakin menuntut pekerja sosial untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya, khususnya dalam bidang pendekatan-pendekatan kritis dan alternatif.

Tanpa perubahan-perubahan dalam konteks yang lebih luas, seperti perubahan dalam kebijakan sosial dan sistem pemberian pelayanan sosial, PM akan menjadi metoda yang kurang effektif. PM hanya akan menjadi sebatas jargon, bukan sebagai pendekatan pekerjaan sosial. Model-model alternatif yang memadukan sisi-sisi positif pendekatan profesional dan radikal dapat dikembangkan sebagai strategi PM yang bersifat holistik, preventif, dan anti-diskriminatif yang dibingkai oleh semangat partisipatif dan pemberdayaan.

CATATAN

1.   Makalah disajikan pada Pelatihan TKSM di Pusdiklat TKSM, Jl. Dewi Sartika No.200 Jakarta, Sabtu 10 Agustus 2002.

2.   Penulis adalah staf pengajar STKS dan UNPAS Bandung. Setelah menamatkan Sarjana Pekerjaan Sosial di STKS Bandung tahun 1990, penulis melanjutkan studi S2 di Asian Institute of Technology (AIT) Bangkok dan memperoleh MSc dalam bidang Development Planning pada tahun 1994. Pada tahun 2002 belum lama ini, penulis baru saja kembali dari New Zealand setelah memperoleh PhD dalam bidang Development Studies dari Massey University. Area of interest-nya antara lain: Poverty, The Urban Informal Sector, Community Development, Social Work Research, Social Planning dan Social Policy.

3.   Dalam makalah ini, Pengembangan Masyarakat sepadan dengan istilah Community Development dan/atau Community Work dalam literatur pekerjaan sosial.

ASSIGNMENTS

· Community work in New Zealand

· Handle with care

· Suicide

· Analisis masalah

· Pembuatan program

DAFTAR PUSTAKA

AMA (1993), Local Authorities and Community Development: A Strategic Opportunity for the 1990s, London: Association of Metropolitan Authorities

Dominelli, L. (1990), Women and Community Action, Birmingham: Venture Press.

Mayo, M. (1994), “Community Work”, dalam Hanvey and Philpot (eds), Practising Social Work, London: Routhledge.

——–, (1998), “Community Work”, dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, London: McMillan.

Payne, M. (1995), Social Work and Community Care, London: McMillan.

Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

Twelvetrees, A. (1991), Community Work, London: McMillan

Indonesia adalah negeri paradoks, di provinsi yang memiliki tambang emas raksasa, banyak penduduknya justru terserang busung lapar. Di wilayah dengan tambang batubara terbaik di dunia, berjejer masyarakat buta huruf. Maka pemeretaan kesejahteraan sosial dan ekonomi menjadi agenda penting pembangunan ke depan[1].

Ironisnya, strategi menyelenggarakan pemeretaan itu hingga kini masih lebih berupa agenda politik tanpa rencana detail, apalagi pelaksanaannya. Sentaro wilayah  negeri sibuk dengan isu pemekaran, yang  memberi peluang besar pada pemerintah kabupaten dan kota untuk benar-benar menjadi “kerajaaan”. Para politisi, birokrat, bahkan aktivis, dalam proses perubahan status dari seorang “adipati” menjadi “raja” melalui Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, memposisikan perusahaan sebagai sumber pembiayaan politik[2].

Hingga beberapa tahun ke depan nampaknya dinamika seperti itu terus berlangsung.yang disayangkan hasil akhir pesta demokrasi di tingkat lokal ini belum menjawab agenda pemerataan pembangunan. Selain karena tetap kentalnya intervensi dan kepentingan pemerintah pusat, kebutuhan elit lokal juga sering tidak berhubungan dengan aspirasi masyarakat mengenai keadilan sosial dan lingkungan.

CSR yang mengedepankan argumen etika sosial dan lingkungan berkenaan dengan penyelenggaraan bisnis, dipastikan pasti menghadapi resistensi kalangan yang secara politik berposisi sebagai pemangku kepentingan terpenting sebab itu, jika kesadaran pentingya CSR lebih banyak muncul dari kalangan perusahaan, agenda  penularan pemahaman dan komitmen perbaikan kualitas kehidupan ekonomi dan pelestarian lingkungan jangka panjang, mendesak dilakukan pada politisi dan birokrat pemerintah.

Namun, sebagaimana ditunjukan lewat kasus-kasus yang dibahas, internal perusahaan juga disarati problem mendasar yang sama: terbatasnya pemahaman kompherensif terhadap konsep dan praktik CSR yang benar dan ideal. Keterbatasan itu menyebabkan kalangan perusahaan umumnya baru mampu mempraktikan program sosial sebatas kontribusi karitatif atau amal. Seiring dengan itu perusahaan juga masih bersikap reaktif[3].

Harapan menjadikan seluruh pemangku kepentingan sebagai mitra penyelenggara CSR dengan skema kemitraan tiga Sektor, di sebagian besar wilayah Indonesia juga masih jauh dari kenyataan. Keadaan ini diperparah dinamika kelompok masyarakat sipil dan organisasi Ornop advokasi yang lebih mengedepankan pendekatan konfrontatif dengan perusahaan, dibanding mitra kerjasama beragenda perbaikan kualitas kehidupan publik[4].

2.2 Praktik CSR Perusahaan- Perusahaan di Indonesia

Table 1 Karakteristik dan Tahap-Tahap CSR

Tahapan[5] Charity Philanthropy Corporate Citizenship
Motivasi Agama, Tradisi, adat Norma, etika dan hukum universal, redistribusi kekayaan Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial
Misi Mengatasi masalah sesaat Mencari dan mengatasi akar masalah Memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pengelolaan Jangka pendek, menyelesaikan masalah sesaat Terencana, terorganisir, terprogram Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisasian Kepanitiaan Yayasan (dana abdi), professional Keterlibatan dalam pendanaan
Penerima manfaat Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas dan perusahaan
Kontribusi Hibah social Hibah pembangunan Hibah dan keterlibatan sosial
Inspirasi Kewajiban  ……………………………………………………. Kepentingan bersama

Dari kasus-kasus yang dibahas diatas secara umum kondisi CSR di Indonesia kebanyakan masih berada ditahap kesadaran awal atau kalau kita lihat berdasarkan tahapannya diatas kebanyakan CSR di Indonesia masih pada tahapan Charity-Philantropy, dimana semua kegiatan CSR yang dilakukan hanya sebatas memenuhi kewajiban terhadap hukum demi keberlangsungan perusahaan serta menjaga citra perusahaan dimata publik bukan didasarkan kepentingan bersama untuk bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan skema kemitraan tiga sektor. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kebanyakan praktik CSR yang dilakukan perusahaan tidak berdasarkan asas serta prinsip pengembangan masyarakat yang mengedepankan partisipasi dan sinergi antara para pemangku kepentingan dalam hal ini perusahaan, pemerintah serta masyarakat.

2.3 Pengembangan Masyarakat dan CSR

CSR adalah bagian dari pengembangan masyarakat jika dipandang dari sudut pengembangan masyarakat, sebaliknya pengembangan masyarakat adalah bagian dari CSR jika dipandang dari sudut CSR, sehingga berdasarkan sudut pandang pengembangan masyarakat, CSR seharusnya sesuai dengan asas dan prinsip pengembangan masyarakat yang mengedepankan partisipasi semua pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam sebuah kerjasama dalam skema tiga sektor kemitraan sehingga terbentuk Good Governance System[6].

Good Governance System

Stakeholders & shareholders

Jhon Elkington dalam Wibisono (2007) memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”, dimana selain mengejar profit perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hubungan ini dikenal dengan istilah Triple Bottom Line dan diilustrasikan dalam bentuk segitiga sebagai berikut :

Profiteconomy

Ethical Business Sustainable Business

Eco-Efficient Business

Gagasan tersebut mengemukakan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Elkington dalam Wibisono, 2007).

Dengan CSR perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi juga keuntungan sosial, dan saat ini CSR telah menjadi etika bisnis global. Dengan melaksanakan CSR yang berbasiskan pengembangan masyarakat maka akan sampailah CSR tersebut pada tahap Corporate Citizenship dimana semua implementasi CSR didasarkan kepada kepentingan bersama yang nantinya akan sama-sama berkontribusi dalam kemajuan masyarakat dan perusahaan.

Dengan konsep CSR seperti dijelaskan sebelumnya tidak hanya perusahaan yang mendapatkan keuntungan tetapi pemerintah dan masyarakat pun sama-sama mendapat keuntungan serta kelestarian lingkungan akan terjaga sehingga operasi perusahaan dapat berkelanjutan.


KOMUNIKASI EFEKTIF

serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

(QS 16:125, An Nahl)

PENGERTIAN

Komunikasi merupakan terjemahan kata communication yang berarti perhubungan atau perkabaran. Communicate berarti memberitahukan atau berhubungan. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin communicatio dengan kata dasar communis yang berarti sama. Secara terminologis, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan sesuatu (pesan) dari satu pihak ke  pihak lain dengan menggunakan suatu media. Sebagai makhluk sosial, manusia sering berkomunikasi satu sama lain. Namun, komunikasi bukan hanya dilakukan oleh manusia saja, tetapi juga dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Semut dan lebah dikenal mampu berkomunikasi dengan baik. Bahkan tumbuh-tumbuhanpun sepertinya mampu berkomunikasi.

Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan (komunikator) kepada pihak penerima (komunikan). Komunikasi efektif tejadi apabila sesuatu (pesan) yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi.

UNSUR UNSUR KOMUNIKASI

Untuk dapat berkomunikasi secara efektif kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi, antara lain:

Komunikator.

Pengirim (sender) yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi, karena merupakan awal (sumber) terjadinya suatu komunikasi

Komunikan.

Penerima (receiver) yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan dan akhirnya memberi respon.

Media.

Saluran (channel) yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi. Berupa bahasa verbal maupun non verbal, wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi dan lain sebagainya.

Pesan.

Isi komunikasi berupa pesan (message) yang disampaikan oleh Komunikator kepada Komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi.

Tanggapan.

Merupakan dampak (effect) komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan. Diimplentasikan dalam bentuk umpan balik (feed back) atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima.

FUNGSI DAN MANFAAT KOMUNIKASI

Dengan berkomunikasi, insya Allah, kita dapat menjalin saling pengertian dengan orang lain karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, di antaranya adalah:

Fungsi informasi. Untuk memberitahukan sesuau (pesan) kepada pihak tertentu, dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya.

Fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan / pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan.

Fungsi kontrol. Menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian dan lain sebagainya.

Fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan.

Banyak manfaat yang dapat peroleh dengan berkomunikasi secara baik dan efektif, di antaranya adalah:

Tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan yang dimaksudkan.

Adanya saling kesefamanan antara komunikator dan komunikan dalam suatu permasalahan, sehingga terhindar dari salah persepsi.

Menjaga hubungan baik dan silaturrahmi dalam suatu persahabatan, komunitas atau jamaÆah.

Aktivitas æamar maÆruf nahi munkar di antara sesama umat manusia dapat diwujudkan dengan lebih persuasif dan penuh kedamaian.

PEDOMAN DALAM BERKOMUNIKASI

Komunikasi yang baik adalah komunikasi dimana pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan perasaan negatif. Ada beberapa pedoman untuk menjalin komunikasi yang baik, yaitu antara lain:

Berkomunikasi dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam.

Setiap situasi komunikasi mempunyai keunikan.

Kunci sukses komunikasi adalah umpan balik.

Komunikasi bersemuka adalah bentuk komunikasi yang paling efektif.

Setiap pesan komunikasi mengandung unsur informasi sekaligus emosi.

Kata adalah lambang untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan yang terbuka untuk ditafsirkan.

Semakin banyak orang yang terlibat, komunikasi semakin kompleks.

Dapat terjadi gangguan dalam penyampaian pesan komunikasi.

Perbedaan persepsi mengganggu keefektifan sampainya pesan.

Orang berkomunikasi sesuai dengan situasi komunikasi yang diharapkannya.

SIKAP DALAM BERKOMUNIKASI

Ada beberapa sikap yang perlu dicermati oleh seseorang dalam berkomunikasi, khususnya  komunikasi verbal,  yaitu antara lain:

Berorientasi pada kebenaran (truth).

Tulus (sincerity).

Ramah (friendship).

Kesungguhan (Seriousness).

Ketenangan (poise).

Percaya diri (self convidence).

Mau mendengarkan dengan baik (good listener)

TEKNIK BERKOMUNIKASI EFEKTIF

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa komunikasi efektif tejadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Karena itu, dalam berkomunikasi, khususnya  komunikasi verbal  dalam forum formal,  diperlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Memahami maksud dan tujuan berkomunikasi.

Mengenali komunikan (audience).

Berorientasi pada tema komunikasi.

Menyampaikan pesan dengan jelas.

Menggunakan alat bantu yang sesuai.

Menjadi pendengar yang baik.

Memusatkan perhatian.

Menghindari terjadinya gangguan.

Membuat suasana menyenangkan.

Memanfaatkan bahasa tubuh dengan benar.

BERKOMUNIKASI DALAM FORUM PELATIHAN

Dalam pelatihan, seorang komunikator sebagai Pembicara perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi forum tersebut, baik jenis pelatihan, suasana ruangan, audience (peserta), fasilitas pendukung dan lain sebagainya. Agar dapat berkomunikasi secara efektif dan optimal, komunikator perlu mempersiapkan diri, baik dari segi penampilan fisik, mentalitas maupun penguasaan materi yang akan disampaikan. Persiapan yang baik sangat mendukung sekali penampilannya dalam berkomunikasi dengan komunikan.

Pesan yang akan disampaikan dikemas dalam bentuk naskah tertulis materi pelatihan sesuai temanya. Materi disampaikan dengan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab atau diskusi. Kamunikator dituntut untuk mampu menerangkan pesan materi secara jelas, dengan memanfaatkan kemampuan logika, intonasi pembicaraan, pengucapan kata, dan pemilihan kalimat yang tepat; didukung oleh bahasa tubuh yang menarik maupun peralatan bantu yang sesuai kebutuhan.

Untuk memberi kesan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih jelas, materi dapat disampaikan dalam bentuk presentasi dengan menggunakan alat bantu komputer dan asesorinya, yang meliputi: Notebook, LCD Projector dan Screen. Presentasi diberikan dalam bentuk penampilan komunikasi verbal Pembicara dan slide presentation, biasanya dalam program power point, secara simultan.